BARITO KUALA – Pemerintah Kabupaten terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, salah satunya melalui optimalisasi peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Hari ini, Rabu (20/5), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakoor) Tingkat Kabupaten secara virtual melalui platform Zoom dengan mengangkat tema strategis: "Pendayagunaan dan Pemberdayaan Posyandu melalui Penerapan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)" yang difasilitasi oleh TPP Barito Kuala.
Antusiasme dan urgensi acara ini terlihat jelas dari jumlah partisipan yang menembus angka lebih dari 240 peserta. Forum strategis ini menyatukan berbagai elemen kunci pembangunan desa, mulai dari Kepala Dinas PMD, Kepala Bidang PMPU Dinas PMD, Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Perangkat Desa, hingga para ujung tombak pelayanan kesehatan di desa, yakni para Kader Posyandu.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bapak Muhammad Mujiburrakhman, S.STP, M.Si. Dalam sambutan pembukanya, beliau menekankan bahwa Posyandu kini tidak lagi sekadar tempat penimbangan balita, melainkan telah bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang krusial dalam pemenuhan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"Posyandu memiliki posisi tawar yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Melalui integrasi 6 bidang SPM—yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial—kita ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh warga di tingkat desa," ujar Kadis PMD dalam arahannya.
Setelah sesi pembukaan, agenda langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi inti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha (PMPU) Dinas PMD. Dalam paparannya, beliau mengupas tuntas teknis pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta bagaimana mengintegrasikan perencanaan anggaran desa untuk mendukung operasionalisasi Posyandu yang berbasis SPM.
Diskusi berlangsung dinamis, mengingat peran pendamping (TAPM, PD, dan PLD) bersama Perangkat Desa sangat menentukan dalam mengawal kebijakan ini agar dapat dieksekusi secara nyata di lapangan. Di sisi lain, para Kader Posyandu yang hadir juga mendapatkan penguatan kapasitas mengenai tata cara pelaporan dan pelaksanaan layanan yang lebih terstruktur.
Pelaksanaan Rakoor virtual ini diharapkan menjadi katalisator perubahan di tingkat akar rumput. Dengan pemahaman yang seragam antara birokrasi kabupaten, tenaga pendamping, pemerintah desa, dan kader teknis, implementasi 6 bidang SPM melalui Posyandu ditargetkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran lebih dari 240 peserta aktif ini menjadi bukti kuat adanya sinergi dan semangat yang sama untuk membawa kabupaten menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih maju, mandiri, dan responsif terhadap kebutuhan dasar warga. Editor : wahidinilmi