Monev Pemanfaatan Dana Desa Tahap I Tahun 2026 di Desa Waringin Kencana

Waringin Kencana . Pada hari ini Selasa 26 Mei 2026, Tim Pendamping Desa Kecamatan Wanaraya bersama Tim Kecamatan dan Camat Wanaraya melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2026 di Desa Waringin Kencana, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Dalam pelaksanaan monev kali ini, tim melakukan peninjauan langsung terhadap salah satu kegiatan fisik yang telah direalisasikan menggunakan Dana Desa Tahap I Tahun 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Wanaraya beserta jajaran Kecamatan, aparat Desa Waringin Kencana, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta Pendamping Desa Kecamatan Wanaraya. Kegiatan berlangsung dengan suasana penuh kebersamaan dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain melakukan pengecekan administrasi dan progres pekerjaan, tim juga memberikan masukan agar kualitas pembangunan tetap terjaga serta mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pendamping desa dapat terus terjalin dengan baik demi mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wanaraya, khususnya Desa Waringin Kencana. Editor : wahidinilmi

 

Monitoring Ketahanan Pangan: Pendamping Desa Kawal Progres Kolam Bioflok Nila BUMDes Sumber Raya

BABAT RAYA – Dalam rangka memastikan efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa sektor Ketahanan Pangan, Pendamping Desa Babat Raya melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) berkala terhadap unit usaha kolam bioflok budidaya ikan nila yang dikelola oleh BUMDes Sumber Raya.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan fisik infrastruktur, kondisi kesehatan komoditas ikan, serta manajemen operasional yang dijalankan oleh pengurus BUMDes.

Optimalisasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Program kolam bioflok ini merupakan salah satu program strategis Pemerintah Desa Babat Raya yang dianggarkan melalui alokasi 20% Dana Desa untuk Ketahanan Pangan 2025. Pemilihan teknologi bioflok dinilai sebagai langkah inovatif karena mampu memaksimalkan produktivitas hasil perikanan di lahan yang terbatas, serta lebih hemat penggunaan air dan pakan.

"Kami ingin memastikan bahwa penyertaan modal dari Dana Desa ini benar-benar dikelola secara profesional oleh BUMDes Sumber Raya, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam jangka panjang, serta kami pribadi pernah juga pengalaman memiliki kolam bioflok nila sehingga dapat sharing bersama pengurus BUMDes" ujar Wahidin Ilmi di sela-sela peninjauan lapangan.

Poin Utama Fokus Monitoring:

• Kondisi Teknis & Kualitas Air: Pemeriksaan kadar pH, oksigen terlarut (DO), dan flok yang menjadi sumber pakan alami ikan.

• Perkembangan Biomasa: Pengukuran sampel bobot dan ukuran ikan nila secara berkala untuk mengestimasi waktu panen.

• Manajemen Risiko: Evaluasi sistem drainase dan antisipasi serangan penyakit endemik pada kolam.

• Administrasi & Keuangan: Peninjauan buku kas operasional dan pencatatan logbook harian oleh pengurus BUMDes.

Komitmen BUMDes Sumber Raya dalam Kemandirian Ekonomi

Berdasarkan hasil pemantauan, secara keseluruhan progres budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ini menunjukkan tren yang sangat positif. Pertumbuhan benih ikan berjalan optimal dengan tingkat mortalitas (kematian) yang relatif rendah dan berada di bawah ambang batas toleransi.

Direktur BUMDes Sumber Raya menyampaikan bahwa unit usaha ini tidak hanya diproyeksikan untuk menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi warga.

Ketika masa panen tiba, hasil produksi akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat lokal guna menekan angka stunting, sebelum nantinya didistribusikan ke pasar yang lebih luas terutama dapat nanti bekerjasama dengan Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis).

Langkah Strategis Selanjutnya

Kedepannya Desa dan BUMDes Berencana menambah Kolam Ikan Bioflok kembali dengan D3 2 Unit serta Kolam Ikan Papuyu Thailand dengan 3 Kolam.

      "Kami berencana kedepannya akan menambah beberapa kolam lagi menggunakan Dana Ketahanan Pangan di 2026 sehingga cita-cita kami BUMDes Sumber Raya dapat memenuhi kebutuhan Ikan di Desa kami" ujar Abdul Muin Selaku sekretaris Desa Babat Raya di sela-sela kegiatan.

Menutup kegiatan monitoring tersebut, Salah Satu Pendamping Desa memberikan beberapa rekomendasi penting kepada pengurus BUMDes:

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Menjaga konsistensi pemberian pakan dan pengawasan kualitas air secara disiplin 24 jam.

2. Pemetaan Pasar (Marketing Mapping): Mulai membangun jaringan kemitraan dengan tengkulak, rumah makan, atau pasar modern sejak dini agar harga jual saat panen raya tetap stabil.

3. Pelaporan Berkala: Menyusun laporan perkembangan usaha secara berkala untuk dilaporkan dalam Musyawarah Desa (Musdes).

Dengan adanya pengawalan ketat dari Pendamping Desa dan kerja keras pengurus BUMDes Sumber Raya, Desa Babat Raya optimis dapat menjadi desa percontohan dalam implementasi program Ketahanan Pangan yang sukses, mandiri, dan berkelanjutan.

Editor : wahidin ilmi

Mengoptimalkan Layanan Dasar: Rakoor Kabupaten Dorong Penerapan 6 Bidang SPM Melalui Posyandu

BARITO KUALA – Pemerintah Kabupaten terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, salah satunya melalui optimalisasi peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Hari ini, Rabu (20/5), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakoor) Tingkat Kabupaten secara virtual melalui platform Zoom dengan mengangkat tema strategis: "Pendayagunaan dan Pemberdayaan Posyandu melalui Penerapan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)" yang difasilitasi oleh TPP Barito Kuala.

Antusiasme dan urgensi acara ini terlihat jelas dari jumlah partisipan yang menembus angka lebih dari 240 peserta. Forum strategis ini menyatukan berbagai elemen kunci pembangunan desa, mulai dari Kepala Dinas PMD, Kepala Bidang PMPU Dinas PMD, Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Perangkat Desa, hingga para ujung tombak pelayanan kesehatan di desa, yakni para Kader Posyandu.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bapak Muhammad Mujiburrakhman, S.STP, M.Si. Dalam sambutan pembukanya, beliau menekankan bahwa Posyandu kini tidak lagi sekadar tempat penimbangan balita, melainkan telah bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang krusial dalam pemenuhan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Posyandu memiliki posisi tawar yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Melalui integrasi 6 bidang SPM—yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial—kita ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh warga di tingkat desa," ujar Kadis PMD dalam arahannya.

Setelah sesi pembukaan, agenda langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi inti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha (PMPU) Dinas PMD. Dalam paparannya, beliau mengupas tuntas teknis pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta bagaimana mengintegrasikan perencanaan anggaran desa untuk mendukung operasionalisasi Posyandu yang berbasis SPM.

Diskusi berlangsung dinamis, mengingat peran pendamping (TAPM, PD, dan PLD) bersama Perangkat Desa sangat menentukan dalam mengawal kebijakan ini agar dapat dieksekusi secara nyata di lapangan. Di sisi lain, para Kader Posyandu yang hadir juga mendapatkan penguatan kapasitas mengenai tata cara pelaporan dan pelaksanaan layanan yang lebih terstruktur. 

Pelaksanaan Rakoor virtual ini diharapkan menjadi katalisator perubahan di tingkat akar rumput. Dengan pemahaman yang seragam antara birokrasi kabupaten, tenaga pendamping, pemerintah desa, dan kader teknis, implementasi 6 bidang SPM melalui Posyandu ditargetkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran lebih dari 240 peserta aktif ini menjadi bukti kuat adanya sinergi dan semangat yang sama untuk membawa kabupaten menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih maju, mandiri, dan responsif terhadap kebutuhan dasar warga. Editor : wahidinilmi

Akselerasi Kemandirian Desa: Pemkab Barito Kuala Serahkan Penghargaan Status Desa Mandiri 2025

MARABAHAN– Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) mempertegas komitmennya dalam penguatan tata kelola wilayah perdesaan. Hal ini ditandai dengan digelarnya acara Ekspose Hasil Pendataan Indeks Desa (ID) Tahun 2025 sekaligus pemberian penghargaan bagi desa-desa yang berhasil meraih predikat Desa Mandiri, bertempat di Aula Selidah, Kompleks Perkantoran Pemkab Batola.

Acara strategis ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala,
jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, para Camat, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten. Turut hadir sebagai garda terdepan pendampingan adalah para Koordinator Kecamatan (Korcam) dari wilayah Cerbon, Marabahan, dan Wanaraya.

Transformasi Menuju Kemandirian

Dalam paparan ekspose tersebut, Pemkab Batola merilis data signifikan terkait peningkatan strata desa berdasarkan indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Puncak acara ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para Kepala Desa yang berhasil membawa wilayahnya bertransformasi dari status Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Sekda dalam arahannya menyampaikan bahwa pencapaian status Mandiri merupakan indikator keberhasilan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi di tingkat desa.

Capaian Gemilang Kecamatan Wanaraya

Kecamatan Wanaraya menjadi salah satu sorotan utama dalam penganugerahan tahun ini. Sebanyak tiga desa di wilayah tersebut resmi menyandang status Desa Mandiri 2025, yakni:

 Desa Roham Raya

 Desa Tumih

 Desa Dwipasari

Keberhasilan ketiga desa ini dinilai sebagai buah dari konsistensi perangkat desa dan peran aktif para Pendamping Desa dalam mengawal validitas data serta realisasi program pembangunan tepat guna.

Sinergi Lintas Sektor

Hadirnya para Korcam dari Marabahan, Cerbon, dan Wanaraya menegaskan pentingnya fungsi koordinasi dalam struktur pendampingan desa. Data Indeks Desa yang diekspose hari ini diharapkan menjadi kompas bagi SOPD dalam menentukan arah intervensi pembangunan pada tahun anggaran mendatang.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap prestasi yang diraih oleh desa-desa mandiri baru tersebut dapat menjadi pemantik bagi desa lain untuk terus berinovasi dalam mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat Bumi Ije Jela.

Editor : wahidinilmi

Sinergi Pemerintah Desa dan BUMDes: 50 Unit Kios Desa Waringin Kencana Resmi Beroperasi

WARINGIN KENCANA, WANARAYA – Sebuah langkah konkret dalam penguatan ekonomi lokal baru saja ditandai dengan peresmian Kios Pasar Desa Waringin Kencana, Senin (11/05). Kehadiran infrastruktur ekonomi ini diharapkan menjadi motor penggerak baru bagi kesejahteraan masyarakat desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMD, Muhammad Mujiburrakhman, S.STP, M.Si, beserta jajaran staf Dinas PMD. Turut hadir mendampingi, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten sekaligus PIC Pengembangan Ekonomi Lokal, Supiani, Camat Wanaraya Arie Deny Wahyudi, S.STP. MAP serta jajaran Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Wanaraya.

Kolaborasi Anggaran Lintas Tahun

Pembangunan kompleks pasar ini merupakan buah dari perencanaan matang yang mengombinasikan berbagai sumber pendanaan secara berkelanjutan. Total 50 unit kios yang diresmikan hari ini berasal dari akumulasi Dana Desa 2025 dan 2026:

• Dana Desa (DD) 2025: 30 Unit

• Dana Desa (DD) 2026: 10 Unit

• Laba Usaha BUMDes: 10 Unit

Integrasi anggaran antara Dana Desa dan modal mandiri BUMDes menunjukkan kemandirian fiskal desa yang mulai tumbuh, di mana desa tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat, tetapi juga mampu mengalokasikan laba usaha untuk pembangunan fisik.

Tata Kelola Mandiri Berbasis BUMDes

Dalam sambutannya, Muhammad Mujiburrakhman memberikan apresiasi atas skema pengelolaan pasar yang diserahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini dinilai sebagai langkah tepat untuk memastikan aset desa dikelola secara profesional dan transparan.

"Aset yang dibangun dengan uang rakyat harus kembali manfaatnya kepada rakyat. Pengelolaan melalui BUMDes adalah kunci agar pasar ini terjaga keberlanjutannya," ujar Kepala Dinas PMD.

Salah satu poin menarik dari kebijakan desa adalah penetapan biaya retribusi yang sangat terjangkau. Para pedagang hanya dikenakan retribusi sebesar Rp10.000 setiap hari pasar. Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh BUMDes untuk biaya perawatan sarana, kebersihan, dan pengembangan unit usaha lainnya.

Harapan Baru Ekonomi Lokal

Kehadiran 50 unit kios ini tidak hanya memberikan tempat layak bagi pedagang lokal untuk bertransaksi, tetapi juga menciptakan ekosistem pasar yang lebih tertata di Kecamatan Wanaraya. Dengan harga sewa/retribusi yang rendah, diharapkan inflasi di tingkat desa dapat ditekan dan daya beli masyarakat meningkat.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas PMD dan tamu undangan kemudian di tutup dengan Pembacaan Doa dan Potong Tumpeng serta makan Bersama. Editor : wahidinilmi

Sangat Menjanjikan! BUMDes Adil Sejahtera Desa Kolam Kanan Resmi Tambah Modal Unit Usaha Ayam Petelur.

KOLAM KANAN – Keberhasilan pengelolaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adil Sejahtera semakin nyata terlihat. Setelah sukses mencatatkan performa positif di tahun 2025, BUMDes Adil Sejahtera kembali mendapat kepercayaan berupa suntikan modal tambahan dari Pemerintah Desa (Pemdes) untuk memperkuat unit usaha ketahanan pangan, khususnya budidaya ayam petelur.

Kilas Balik Kesuksesan 2025: Sinergi Ayam Petelur dan Lele

Pada tahun 2025, BUMDes Adil Sejahtera mengelola alokasi dana sebesar Rp193.600.000. Dana tersebut difokuskan pada dua sektor strategis ketahanan pangan (Ketpang), yakni:

1. Budidaya Ayam Petelur: Menyediakan sumber protein hewani bagi warga.

2. Budidaya Ikan Lele: Mengoptimalkan lahan dan sumber daya air desa.

Hasilnya pun tidak mengecewakan. Di penghujung tahun 2025, kolaborasi unit-unit usaha di bawah naungan BUMDes berhasil menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar kurang lebih 27 jutaan Angka ini menjadi bukti bahwa pengelolaan yang serius dapat menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi kas desa.

Fenomena "Antre Telur": Alasan di Balik Penambahan Modal

Salah satu pemandangan unik yang terjadi di Desa Kolam Kanan sepanjang tahun 2025 adalah panjangnya antrean masyarakat yang ingin membeli telur langsung dari kandang BUMDes. Tingginya minat warga ini disebabkan oleh kualitas telur yang lebih segar dan harga yang kompetitif dibandingkan pasar luar.

Namun, tingginya permintaan tersebut belum sebanding dengan jumlah produksi harian. Banyaknya warga yang tidak kebagian stok menjadi sinyal kuat bahwa unit usaha ini memiliki potensi pasar yang sangat luas namun kekurangan kapasitas produksi.

Suntikan Modal 80 Juta di Tahun 2026

Merespons antusiasme warga dan peluang pasar yang menjanjikan, Pemerintah Desa Kolam Kanan memutuskan untuk menambah modal sebesar Rp80.000.000 pada tahun 2026 ini.

Dana segar tersebut rencananya akan dialokasikan untuk:

• Penambahan populasi ayam petelur guna meningkatkan kuota produksi harian.

• Perluasan atau renovasi fasilitas kandang agar lebih optimal dan higienis.

• Peningkatan sarana pendukung lainnya guna memastikan ketersediaan telur bagi masyarakat tetap stabil.

Komitmen untuk Ketahanan Pangan

Direktur BUMDes Adil Sejahtera menyatakan bahwa penambahan modal ini bukan sekadar mengejar keuntungan, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga ketahanan pangan di tingkat desa.

"Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga yang harus antre panjang atau kecewa karena kehabisan stok telur. Dengan tambahan modal 80 juta ini, kami optimis produksi akan naik signifikan dan PAD di akhir tahun 2026 nanti bisa lebih besar dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Dengan langkah strategis ini, BUMDes Adil Sejahtera diharapkan terus menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi seluruh lapisan masyarakat. Klik Kolam Kanan Editor : wahidinilmi

Akselerasi Digitalisasi Desa: Kecamatan Wanaraya Targetkan Seluruh Desa Miliki Portal Informasi pada Bulan Mei

WANARAYA – Transformasi digital di tingkat desa kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Memasuki pekan pertama Mei 2026, jajaran pendamping desa di Kecamatan Wanaraya secara masif menggelar kegiatan pendampingan teknis pembuatan website dan Blogspot resmi bagi seluruh desa di wilayah tersebut.

Langkah strategis ini merupakan respon cepat terhadap target yang ditetapkan oleh PIC Informasi dan Media Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi. Targetnya ambisius namun terukur: sebelum menutup bulan Mei, seluruh desa di Kecamatan Wanaraya wajib memiliki kanal informasi digital yang aktif dan mandiri.

Bukan Sekadar Domain, Tapi Sarana Literasi

Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pembutatan Blog—seperti pengaturan layout atau pemilihan domain—tetapi juga menyentuh aspek substansial, yakni bimbingan narasi jurnalistik.

Banyak desa memiliki kegiatan yang luar biasa, namun terkadang penyampaian beritanya sulit dicerna oleh masyarakat awam. Dalam sesi bimbingan ini, para operator desa dilatih untuk menyusun narasi yang:

• Populis: Menggunakan bahasa yang akrab dan mudah dipahami warga.

• Informatif: Menyajikan data yang akurat mengenai kebijakan desa.

• Transparan: Sebagai wujud pertanggungjawaban publik atas tata kelola dana desa.

Membangun Kepercayaan Lewat Berita

Ketepatan dalam memilih diksi dan struktur berita menjadi kunci agar informasi mengenai program pembangunan desa tidak menimbulkan salah tafsir. Dengan narasi yang tertata, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam mendukung setiap kebijakan pembangunan yang dicanangkan pemerintah desa.

"Target kami jelas, Mei ini adalah momentum titik balik. Kita ingin portal desa tidak hanya sekadar 'ada', tapi menjadi rujukan utama warga dalam mencari informasi yang valid di tengah arus disinformasi yang kian deras," ujar salah satu pendamping di sela-sela kegiatan.

Menuju Desa Mandiri Informasi

Melalui sinkronisasi antara Blogspot/KIM dan kualitas konten yang mumpuni, Kecamatan Wanaraya optimis dapat memenuhi target dari TPP Provinsi. Ke depan, website desa ini diproyeksikan menjadi embrio pelayanan publik digital yang lebih luas, mulai dari pengurusan administrasi hingga promosi potensi ekonomi lokal (UMKM).

Kini, bola berada di tangan para operator desa. Dengan bimbingan intensif yang terus berjalan, masyarakat Wanaraya bersiap menyambut era baru komunikasi desa yang lebih transparan, akuntabel, dan menginspirasi. (editor:wahidinilmi)

Surat Tugas Pendamping Desa: Lebih dari Sekadar Selembar Kertas

Bagi mereka yang berkecimpung di dunia pemberdayaan masyarakat, kata "Surat Tugas" mungkin terdengar seperti formalitas administratif biasa. Namun, bagi seorang Pendamping Desa, surat ini adalah "tiket resmi" sekaligus amanah besar untuk mengawal perubahan di tingkat akar rumput.

Mengapa Surat Tugas (ST) ini begitu krusial dan apa saja yang perlu kita pahami di dalamnya? Mari kita bedah lebih dalam.

Landasan Legalitas dan Kepercayaan

Surat Tugas adalah bukti otentik bahwa kehadiran seorang pendamping di sebuah desa bukanlah tanpa dasar. Secara administratif, ST memberikan legalitas bagi pendamping untuk:

• Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa.

• Menghadiri Musyawarah Desa (Musdes).

• Mengakses data dan dokumen perencanaan pembangunan desa secara resmi.

Peta Jalan Pemberdayaan

Dalam setiap lembar Surat Tugas, biasanya tertera rincian tugas (job description) yang spesifik. Ini bukan sekadar daftar belanjaan, melainkan peta jalan. Mulai dari pendampingan penyusunan RKP Desa, pengawasan Dana Desa, hingga memastikan program ketahanan pangan berjalan sesuai regulasi

Tantangan di Lapangan

Meski surat sudah di tangan, tantangan sesungguhnya adalah implementasi. Pendamping desa dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang luwes. Surat Tugas mungkin membuka pintu kantor desa, tetapi ketulusan dan kompetensi yang akan membuka hati warga desa.

Kesimpulan

Surat Tugas adalah simbol profesionalisme. Bagi desa, kehadiran pendamping yang dilengkapi ST yang jelas adalah jaminan bahwa mereka mendapat bantuan tenaga ahli yang kompeten. Bagi pendamping, ini adalah pengingat bahwa ada tanggung jawab besar untuk membawa desa menuju kemandirian.

Bimbingan Teknis Evaluasi Kinerja TPP TA. 2026 Oleh BPSDM Kementerian Desa PDT

BARITO KUALA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPSDM) resmi memperkuat sistem pengawasan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Langkah ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi Kinerja (Evkin) Individu yang difokuskan pada optimalisasi aplikasi Evkin.

Berdasarkan surat undangan resmi Nomor 401/SDM.00.03/IV/2026 yang diterbitkan oleh BPSDM Kemendesa PDTT, kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya melalui platform Zoom Meeting. Hal ini dilakukan untuk menjangkau para penggerak pembangunan desa secara efisien namun tetap komprehensif.

Bimtek yang dipimpin oleh tim pusat ini diikuti oleh jajaran lintas level, mulai dari Koordinator Nasional (Kornas), Koordinator Provinsi (Korprov), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, hingga Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Secara khusus, sesi ini melibatkan perwakilan dari lima provinsi strategis: 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB),Sulawesi Utara.

Dalam pemaparannya, ditekankan bahwa evaluasi kinerja TPP kini bertransformasi menjadi lebih sistematis dan objektif. Beberapa poin utama mekanisme baru ini meliputi:

• Periodisitas Berkala: Evaluasi kinerja dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan (triwulan) untuk memastikan konsistensi performa di lapangan.

• Penilaian Berjenjang: Setiap individu TPP akan dinilai langsung oleh satu jenjang struktur di atasnya, guna menjamin validitas pengawasan teknis.

• Pelibatan Pengguna Layanan: Guna menjaga objektivitas, aplikasi Evkin juga mengintegrasikan penilaian dari pengguna layanan langsung, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Camat, serta Kepala Desa

Pelaksanaan Bimtek via daring ini menjadi bukti adaptasi teknologi Kemendesa PDTT dalam mengelola ribuan SDM di seluruh Indonesia. Aplikasi Evkin diharapkan menjadi "buku rapor" digital yang transparan, di mana kinerja pendamping tidak hanya diukur dari kehadiran, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan oleh pemerintah desa dan kecamatan.

Dengan sistem ini, data yang terkumpul akan menjadi basis kebijakan bagi kementerian dalam melakukan pembinaan, pengembangan kapasitas, maupun penentuan keberlanjutan kontrak kerja TPP secara lebih adil dan berbasis data. (wahidinilmi Korcam)

#KemendesaPDTT #BPSDM #AplikasiEvkin #PendampingDesa #Bimtek2026

 

Sinergi Membuahkan Hasil: Wanaraya Jadi Kecamatan Pertama di Batola yang Rampungkan Pemeringkatan BUMDes Tahun 2026

Wanaraya – Semangat kemajuan desa di Kabupaten Barito Kuala (Batola) kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, Kecamatan Wanaraya resmi menjadi kecamatan pertama di Bumi Ije Jela yang berhasil menyelesaikan 100% proses Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Per tanggal 16 April 2026 hingga menunggu terifikasi di tingkat pusat , disusul oleh Kecamatan Tabukan dan Mekarsari per tanggal 17 April 2026 . Pencapaian ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bukti nyata bahwa tata kelola ekonomi desa di Wanaraya mulai naik kelas menuju kemandirian yang lebih terukur.

Sumber : Data oleh TAPM Kab, PIC BUMDes

Buah dari Kolaborasi Tiga Pilar

Keberhasilan Wanaraya dalam memacu pemeringkatan ini tidak lepas dari rumus "Segitiga Emas" kolaborasi di tingkat akar rumput. Tidak ada pihak yang berjalan sendirian; semua bergerak dalam satu irama yang sama:

 1. Tenaga Pendamping Profesional (TPP): Sebagai garda terdepan, para pendamping desa memberikan kawalan teknis secara intensif. Mulai dari verifikasi dokumen, input data di sistem, hingga memastikan indikator penilaian terpenuhi.

 2. Pemerintah Desa (Pemdes): Dukungan penuh dari para Kepala Desa di Kecamatan Wanaraya menjadi kunci utama. Pemdes berperan memfasilitasi kebutuhan data serta memberikan dukungan moral dan kebijakan bagi pengurus BUMDes.

 3. Pengurus BUMDes:Sebagai aktor utama, kemauan keras dari pengurus BUMDes untuk berbenah dan transparan dalam pelaporan patut diacungi jempol. Mereka proaktif melengkapi berkas legalitas dan laporan keuangan yang menjadi poin krusial dalam pemeringkatan.

Mengapa Pemeringkatan Itu Penting?

Mungkin ada yang bertanya, "Kenapa harus repot-repot melakukan pemeringkatan?" Jawabannya sederhana: Tanpa pemeringkatan yang jelas, BUMDes akan sulit untuk menjalin kemitraan strategis dengan pihak ketiga atau mengakses permodalan yang lebih besar. Melalui proses ini, BUMDes di Wanaraya kini memiliki potret status yang jelas, apakah masuk kategori *Perintis, Pemula, Berkembang, atau Mandiri.

"Keberhasilan Wanaraya ini diharapkan menjadi pematik bagi kecamatan-kecamatan lain di Barito Kuala. Jika koordinasi antara pendamping, desa, dan pengelola BUMDes berjalan harmonis, tidak ada kendala yang tidak bisa diatasi." Ujar Kasi Pemberdayaan Kec. Wanaraya 

Menatap Masa Depan Ekonomi Desa

Dengan selesainya pemeringkatan ini, tugas besar berikutnya adalah meningkatkan kualitas usaha. Status yang didapat menjadi fondasi untuk menyusun strategi bisnis yang lebih matang. Harapannya, BUMDes tidak hanya sekadar papan nama, tetapi benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selamat untuk Kecamatan Wanaraya! Langkah ini adalah bukti bahwa dengan kolaborasi, membangun desa dari pinggiran bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang terukur.

(wahidinilmi)
#BaritoKuala #Wanaraya #BUMDes #DesaMaju #EkonomiDesa #PendampingDesa #BatolaSatu