BARITO KUALA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPSDM) resmi memperkuat sistem
pengawasan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Langkah ini diwujudkan melalui
Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi Kinerja (Evkin) Individu yang difokuskan
pada optimalisasi aplikasi Evkin.
Berdasarkan surat
undangan resmi Nomor 401/SDM.00.03/IV/2026 yang diterbitkan oleh BPSDM
Kemendesa PDTT, kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya melalui platform Zoom
Meeting. Hal ini dilakukan untuk menjangkau para penggerak pembangunan desa
secara efisien namun tetap komprehensif.
Bimtek yang dipimpin oleh tim pusat ini diikuti oleh jajaran lintas level, mulai dari Koordinator Nasional (Kornas), Koordinator Provinsi (Korprov), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, hingga Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Secara khusus, sesi ini melibatkan perwakilan dari lima provinsi strategis:
Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB),Sulawesi Utara.
Dalam pemaparannya,
ditekankan bahwa evaluasi kinerja TPP kini bertransformasi menjadi lebih
sistematis dan objektif. Beberapa poin utama mekanisme baru ini meliputi:
- Periodisitas Berkala: Evaluasi kinerja dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan (triwulan) untuk memastikan konsistensi performa di lapangan.
- Penilaian Berjenjang: Setiap individu TPP akan dinilai langsung oleh satu jenjang struktur di atasnya, guna menjamin validitas pengawasan teknis.
- Pelibatan Pengguna Layanan: Guna menjaga objektivitas, aplikasi Evkin juga mengintegrasikan penilaian dari pengguna layanan langsung, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Camat, serta Kepala Desa
Pelaksanaan Bimtek via
daring ini menjadi bukti adaptasi teknologi Kemendesa PDTT dalam mengelola
ribuan SDM di seluruh Indonesia. Aplikasi Evkin diharapkan menjadi "buku
rapor" digital yang transparan, di mana kinerja pendamping tidak hanya
diukur dari kehadiran, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan oleh pemerintah
desa dan kecamatan.
Dengan sistem ini,
data yang terkumpul akan menjadi basis kebijakan bagi kementerian dalam
melakukan pembinaan, pengembangan kapasitas, maupun penentuan keberlanjutan
kontrak kerja TPP secara lebih adil dan berbasis data. (wahidinilmi Korcam)
#KemendesaPDTT #BPSDM #AplikasiEvkin #PendampingDesa #Bimtek2026
Tidak ada komentar:
Posting Komentar