Mengoptimalkan Layanan Dasar: Rakoor Kabupaten Dorong Penerapan 6 Bidang SPM Melalui Posyandu

BARITO KUALA – Pemerintah Kabupaten terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, salah satunya melalui optimalisasi peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Hari ini, Rabu (20/5), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakoor) Tingkat Kabupaten secara virtual melalui platform Zoom dengan mengangkat tema strategis: "Pendayagunaan dan Pemberdayaan Posyandu melalui Penerapan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)" yang difasilitasi oleh TPP Barito Kuala.

Antusiasme dan urgensi acara ini terlihat jelas dari jumlah partisipan yang menembus angka lebih dari 240 peserta. Forum strategis ini menyatukan berbagai elemen kunci pembangunan desa, mulai dari Kepala Dinas PMD, Kepala Bidang PMPU Dinas PMD, Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Perangkat Desa, hingga para ujung tombak pelayanan kesehatan di desa, yakni para Kader Posyandu.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bapak Muhammad Mujiburrakhman, S.STP, M.Si. Dalam sambutan pembukanya, beliau menekankan bahwa Posyandu kini tidak lagi sekadar tempat penimbangan balita, melainkan telah bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang krusial dalam pemenuhan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Posyandu memiliki posisi tawar yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Melalui integrasi 6 bidang SPM—yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial—kita ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh warga di tingkat desa," ujar Kadis PMD dalam arahannya.

Setelah sesi pembukaan, agenda langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi inti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha (PMPU) Dinas PMD. Dalam paparannya, beliau mengupas tuntas teknis pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta bagaimana mengintegrasikan perencanaan anggaran desa untuk mendukung operasionalisasi Posyandu yang berbasis SPM.

Diskusi berlangsung dinamis, mengingat peran pendamping (TAPM, PD, dan PLD) bersama Perangkat Desa sangat menentukan dalam mengawal kebijakan ini agar dapat dieksekusi secara nyata di lapangan. Di sisi lain, para Kader Posyandu yang hadir juga mendapatkan penguatan kapasitas mengenai tata cara pelaporan dan pelaksanaan layanan yang lebih terstruktur. 

Pelaksanaan Rakoor virtual ini diharapkan menjadi katalisator perubahan di tingkat akar rumput. Dengan pemahaman yang seragam antara birokrasi kabupaten, tenaga pendamping, pemerintah desa, dan kader teknis, implementasi 6 bidang SPM melalui Posyandu ditargetkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran lebih dari 240 peserta aktif ini menjadi bukti kuat adanya sinergi dan semangat yang sama untuk membawa kabupaten menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih maju, mandiri, dan responsif terhadap kebutuhan dasar warga. Editor : wahidinilmi

Akselerasi Kemandirian Desa: Pemkab Barito Kuala Serahkan Penghargaan Status Desa Mandiri 2025

MARABAHAN– Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) mempertegas komitmennya dalam penguatan tata kelola wilayah perdesaan. Hal ini ditandai dengan digelarnya acara Ekspose Hasil Pendataan Indeks Desa (ID) Tahun 2025 sekaligus pemberian penghargaan bagi desa-desa yang berhasil meraih predikat Desa Mandiri, bertempat di Aula Selidah, Kompleks Perkantoran Pemkab Batola.

Acara strategis ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala,
jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, para Camat, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten. Turut hadir sebagai garda terdepan pendampingan adalah para Koordinator Kecamatan (Korcam) dari wilayah Cerbon, Marabahan, dan Wanaraya.

Transformasi Menuju Kemandirian

Dalam paparan ekspose tersebut, Pemkab Batola merilis data signifikan terkait peningkatan strata desa berdasarkan indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Puncak acara ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para Kepala Desa yang berhasil membawa wilayahnya bertransformasi dari status Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Sekda dalam arahannya menyampaikan bahwa pencapaian status Mandiri merupakan indikator keberhasilan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi di tingkat desa.

Capaian Gemilang Kecamatan Wanaraya

Kecamatan Wanaraya menjadi salah satu sorotan utama dalam penganugerahan tahun ini. Sebanyak tiga desa di wilayah tersebut resmi menyandang status Desa Mandiri 2025, yakni:

 Desa Roham Raya

 Desa Tumih

 Desa Dwipasari

Keberhasilan ketiga desa ini dinilai sebagai buah dari konsistensi perangkat desa dan peran aktif para Pendamping Desa dalam mengawal validitas data serta realisasi program pembangunan tepat guna.

Sinergi Lintas Sektor

Hadirnya para Korcam dari Marabahan, Cerbon, dan Wanaraya menegaskan pentingnya fungsi koordinasi dalam struktur pendampingan desa. Data Indeks Desa yang diekspose hari ini diharapkan menjadi kompas bagi SOPD dalam menentukan arah intervensi pembangunan pada tahun anggaran mendatang.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap prestasi yang diraih oleh desa-desa mandiri baru tersebut dapat menjadi pemantik bagi desa lain untuk terus berinovasi dalam mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat Bumi Ije Jela.

Editor : wahidinilmi

Waringin Kencana News : Wajah Baru Ekonomi Desa: Bapak Mujiburrahman Resmikan Pasar Tradisional Waringin Kencana

MARABAHAN – Semangat gotong royong dan optimisme ekonomi terpancar jelas di Desa Waringin Kencana. Hari ini, secara resmi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), Bapak Mujiburrahman, meresmikan operasional Pasar Tradisional Desa Waringin Kencana. Klik Kencana News

Sinergi Pemerintah Desa dan BUMDes: 50 Unit Kios Desa Waringin Kencana Resmi Beroperasi

WARINGIN KENCANA, WANARAYA – Sebuah langkah konkret dalam penguatan ekonomi lokal baru saja ditandai dengan peresmian Kios Pasar Desa Waringin Kencana, Senin (11/05). Kehadiran infrastruktur ekonomi ini diharapkan menjadi motor penggerak baru bagi kesejahteraan masyarakat desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMD, Muhammad Mujiburrakhman, S.STP, M.Si, beserta jajaran staf Dinas PMD. Turut hadir mendampingi, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten sekaligus PIC Pengembangan Ekonomi Lokal, Supiani, Camat Wanaraya Arie Deny Wahyudi, S.STP. MAP serta jajaran Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Wanaraya.

Kolaborasi Anggaran Lintas Tahun

Pembangunan kompleks pasar ini merupakan buah dari perencanaan matang yang mengombinasikan berbagai sumber pendanaan secara berkelanjutan. Total 50 unit kios yang diresmikan hari ini berasal dari akumulasi Dana Desa 2025 dan 2026:

• Dana Desa (DD) 2025: 30 Unit

• Dana Desa (DD) 2026: 10 Unit

• Laba Usaha BUMDes: 10 Unit

Integrasi anggaran antara Dana Desa dan modal mandiri BUMDes menunjukkan kemandirian fiskal desa yang mulai tumbuh, di mana desa tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat, tetapi juga mampu mengalokasikan laba usaha untuk pembangunan fisik.

Tata Kelola Mandiri Berbasis BUMDes

Dalam sambutannya, Muhammad Mujiburrakhman memberikan apresiasi atas skema pengelolaan pasar yang diserahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini dinilai sebagai langkah tepat untuk memastikan aset desa dikelola secara profesional dan transparan.

"Aset yang dibangun dengan uang rakyat harus kembali manfaatnya kepada rakyat. Pengelolaan melalui BUMDes adalah kunci agar pasar ini terjaga keberlanjutannya," ujar Kepala Dinas PMD.

Salah satu poin menarik dari kebijakan desa adalah penetapan biaya retribusi yang sangat terjangkau. Para pedagang hanya dikenakan retribusi sebesar Rp10.000 setiap hari pasar. Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh BUMDes untuk biaya perawatan sarana, kebersihan, dan pengembangan unit usaha lainnya.

Harapan Baru Ekonomi Lokal

Kehadiran 50 unit kios ini tidak hanya memberikan tempat layak bagi pedagang lokal untuk bertransaksi, tetapi juga menciptakan ekosistem pasar yang lebih tertata di Kecamatan Wanaraya. Dengan harga sewa/retribusi yang rendah, diharapkan inflasi di tingkat desa dapat ditekan dan daya beli masyarakat meningkat.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas PMD dan tamu undangan kemudian di tutup dengan Pembacaan Doa dan Potong Tumpeng serta makan Bersama. Editor : wahidinilmi

Sinergi Membuahkan Hasil: Wanaraya Jadi Kecamatan Pertama di Batola yang Rampungkan Pemeringkatan BUMDes Tahun 2026

Wanaraya – Semangat kemajuan desa di Kabupaten Barito Kuala (Batola) kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, Kecamatan Wanaraya resmi menjadi kecamatan pertama di Bumi Ije Jela yang berhasil menyelesaikan 100% proses Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Per tanggal 16 April 2026 hingga menunggu terifikasi di tingkat pusat , disusul oleh Kecamatan Tabukan dan Mekarsari per tanggal 17 April 2026 . Pencapaian ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bukti nyata bahwa tata kelola ekonomi desa di Wanaraya mulai naik kelas menuju kemandirian yang lebih terukur.

Sumber : Data oleh TAPM Kab, PIC BUMDes

Buah dari Kolaborasi Tiga Pilar

Keberhasilan Wanaraya dalam memacu pemeringkatan ini tidak lepas dari rumus "Segitiga Emas" kolaborasi di tingkat akar rumput. Tidak ada pihak yang berjalan sendirian; semua bergerak dalam satu irama yang sama:

 1. Tenaga Pendamping Profesional (TPP): Sebagai garda terdepan, para pendamping desa memberikan kawalan teknis secara intensif. Mulai dari verifikasi dokumen, input data di sistem, hingga memastikan indikator penilaian terpenuhi.

 2. Pemerintah Desa (Pemdes): Dukungan penuh dari para Kepala Desa di Kecamatan Wanaraya menjadi kunci utama. Pemdes berperan memfasilitasi kebutuhan data serta memberikan dukungan moral dan kebijakan bagi pengurus BUMDes.

 3. Pengurus BUMDes:Sebagai aktor utama, kemauan keras dari pengurus BUMDes untuk berbenah dan transparan dalam pelaporan patut diacungi jempol. Mereka proaktif melengkapi berkas legalitas dan laporan keuangan yang menjadi poin krusial dalam pemeringkatan.

Mengapa Pemeringkatan Itu Penting?

Mungkin ada yang bertanya, "Kenapa harus repot-repot melakukan pemeringkatan?" Jawabannya sederhana: Tanpa pemeringkatan yang jelas, BUMDes akan sulit untuk menjalin kemitraan strategis dengan pihak ketiga atau mengakses permodalan yang lebih besar. Melalui proses ini, BUMDes di Wanaraya kini memiliki potret status yang jelas, apakah masuk kategori *Perintis, Pemula, Berkembang, atau Mandiri.

"Keberhasilan Wanaraya ini diharapkan menjadi pematik bagi kecamatan-kecamatan lain di Barito Kuala. Jika koordinasi antara pendamping, desa, dan pengelola BUMDes berjalan harmonis, tidak ada kendala yang tidak bisa diatasi." Ujar Kasi Pemberdayaan Kec. Wanaraya 

Menatap Masa Depan Ekonomi Desa

Dengan selesainya pemeringkatan ini, tugas besar berikutnya adalah meningkatkan kualitas usaha. Status yang didapat menjadi fondasi untuk menyusun strategi bisnis yang lebih matang. Harapannya, BUMDes tidak hanya sekadar papan nama, tetapi benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selamat untuk Kecamatan Wanaraya! Langkah ini adalah bukti bahwa dengan kolaborasi, membangun desa dari pinggiran bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang terukur.

(wahidinilmi)
#BaritoKuala #Wanaraya #BUMDes #DesaMaju #EkonomiDesa #PendampingDesa #BatolaSatu

Terobos Batas Ruang: Pendamping Desa se-Barito Kuala Ikuti Pelatihan Digitalisasi Website Desa via Zoom

 

MARABAHAN – Semangat transformasi digital di Kabupaten Barito Kuala terus membara meski dilakukan secara virtual. Melalui ruang temu daring (Zoom Meeting), seluruh jajaran Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Pendamping Desa (PD), serta Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Kabupaten Barito Kuala mengikuti Pelatihan Pembuatan Blog dan Website secara intensif.

Pelatihan ini menjadi semakin strategis dengan kehadiran TAPM PIC Media Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Bpk Jamah Syari yang Memberikan Arahan untuk semua PD dan PLD, serta PIC Media Sosial Kabupaten Barito Kuala Bpk. Supiani memaparkan materi terkait Pembuatan Blog/Website. Pertemuan daring ini membuktikan bahwa efisiensi teknologi dan kolaborasi dapat berjalan beriringan demi memajukan tata kelola informasi desa.

Membangun Jembatan Digital dari Layar Monitor

Meski dipisahkan oleh jarak geografis antar kecamatan di Barito Kuala, para pendamping desa tampak antusias mengikuti setiap tahapan teknis pembuatan platform digital. Fokus utama kegiatan ini adalah mempersiapkan para PD dan PLD sebagai "pionir digital" yang nantinya akan menularkan keahlian tersebut kepada seluruh Pemerintah Desa.

Targetnya jelas: Satu Desa, Satu Portal Informasi. Hasil dari pelatihan daring ini akan diimplementasikan langsung ke lapangan, sehingga setiap desa di Barito Kuala memiliki Blog atau Website resmi sebagai sarana publikasi kegiatan dan potensi desa.

Menjawab Tantangan Permendes Nomor 13 Tahun 2025

Langkah digitalisasi secara daring ini merupakan gerak cepat dalam melaksanakan amanah Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (SID). Melalui website desa, pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola data serta menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat.

"Pelatihan melalui Zoom ini adalah bukti nyata bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Kita mulai dari pendamping, lalu kita gerakkan seluruh desa di Barito Kuala agar melek teknologi," ujar salah satu peserta dalam sesi diskusi virtual.

Dipilihnya metode daring bukan tanpa alasan. Selain efisiensi waktu, metode ini sekaligus menjadi praktik langsung bagi para pendamping dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Dengan website desa yang nantinya dikelola secara profesional, transparansi pembangunan dan promosi keunggulan desa di Barito Kuala akan lebih mudah dijangkau oleh siapapun, kapanpun, dan di manapun.

"Mari dukung desa kita menjadi Desa Digital yang Mandiri!"