Monitoring Ketahanan Pangan: Pendamping Desa Kawal Progres Kolam Bioflok Nila BUMDes Sumber Raya

BABAT RAYA – Dalam rangka memastikan efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa sektor Ketahanan Pangan, Pendamping Desa Babat Raya melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) berkala terhadap unit usaha kolam bioflok budidaya ikan nila yang dikelola oleh BUMDes Sumber Raya.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan fisik infrastruktur, kondisi kesehatan komoditas ikan, serta manajemen operasional yang dijalankan oleh pengurus BUMDes.

Optimalisasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Program kolam bioflok ini merupakan salah satu program strategis Pemerintah Desa Babat Raya yang dianggarkan melalui alokasi 20% Dana Desa untuk Ketahanan Pangan 2025. Pemilihan teknologi bioflok dinilai sebagai langkah inovatif karena mampu memaksimalkan produktivitas hasil perikanan di lahan yang terbatas, serta lebih hemat penggunaan air dan pakan.

"Kami ingin memastikan bahwa penyertaan modal dari Dana Desa ini benar-benar dikelola secara profesional oleh BUMDes Sumber Raya, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam jangka panjang, serta kami pribadi pernah juga pengalaman memiliki kolam bioflok nila sehingga dapat sharing bersama pengurus BUMDes" ujar Wahidin Ilmi di sela-sela peninjauan lapangan.

Poin Utama Fokus Monitoring:

• Kondisi Teknis & Kualitas Air: Pemeriksaan kadar pH, oksigen terlarut (DO), dan flok yang menjadi sumber pakan alami ikan.

• Perkembangan Biomasa: Pengukuran sampel bobot dan ukuran ikan nila secara berkala untuk mengestimasi waktu panen.

• Manajemen Risiko: Evaluasi sistem drainase dan antisipasi serangan penyakit endemik pada kolam.

• Administrasi & Keuangan: Peninjauan buku kas operasional dan pencatatan logbook harian oleh pengurus BUMDes.

Komitmen BUMDes Sumber Raya dalam Kemandirian Ekonomi

Berdasarkan hasil pemantauan, secara keseluruhan progres budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ini menunjukkan tren yang sangat positif. Pertumbuhan benih ikan berjalan optimal dengan tingkat mortalitas (kematian) yang relatif rendah dan berada di bawah ambang batas toleransi.

Direktur BUMDes Sumber Raya menyampaikan bahwa unit usaha ini tidak hanya diproyeksikan untuk menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi warga.

Ketika masa panen tiba, hasil produksi akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat lokal guna menekan angka stunting, sebelum nantinya didistribusikan ke pasar yang lebih luas terutama dapat nanti bekerjasama dengan Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis).

Langkah Strategis Selanjutnya

Kedepannya Desa dan BUMDes Berencana menambah Kolam Ikan Bioflok kembali dengan D3 2 Unit serta Kolam Ikan Papuyu Thailand dengan 3 Kolam.

      "Kami berencana kedepannya akan menambah beberapa kolam lagi menggunakan Dana Ketahanan Pangan di 2026 sehingga cita-cita kami BUMDes Sumber Raya dapat memenuhi kebutuhan Ikan di Desa kami" ujar Abdul Muin Selaku sekretaris Desa Babat Raya di sela-sela kegiatan.

Menutup kegiatan monitoring tersebut, Salah Satu Pendamping Desa memberikan beberapa rekomendasi penting kepada pengurus BUMDes:

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Menjaga konsistensi pemberian pakan dan pengawasan kualitas air secara disiplin 24 jam.

2. Pemetaan Pasar (Marketing Mapping): Mulai membangun jaringan kemitraan dengan tengkulak, rumah makan, atau pasar modern sejak dini agar harga jual saat panen raya tetap stabil.

3. Pelaporan Berkala: Menyusun laporan perkembangan usaha secara berkala untuk dilaporkan dalam Musyawarah Desa (Musdes).

Dengan adanya pengawalan ketat dari Pendamping Desa dan kerja keras pengurus BUMDes Sumber Raya, Desa Babat Raya optimis dapat menjadi desa percontohan dalam implementasi program Ketahanan Pangan yang sukses, mandiri, dan berkelanjutan.

Editor : wahidin ilmi

Mengoptimalkan Layanan Dasar: Rakoor Kabupaten Dorong Penerapan 6 Bidang SPM Melalui Posyandu

BARITO KUALA – Pemerintah Kabupaten terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, salah satunya melalui optimalisasi peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Hari ini, Rabu (20/5), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakoor) Tingkat Kabupaten secara virtual melalui platform Zoom dengan mengangkat tema strategis: "Pendayagunaan dan Pemberdayaan Posyandu melalui Penerapan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)" yang difasilitasi oleh TPP Barito Kuala.

Antusiasme dan urgensi acara ini terlihat jelas dari jumlah partisipan yang menembus angka lebih dari 240 peserta. Forum strategis ini menyatukan berbagai elemen kunci pembangunan desa, mulai dari Kepala Dinas PMD, Kepala Bidang PMPU Dinas PMD, Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Perangkat Desa, hingga para ujung tombak pelayanan kesehatan di desa, yakni para Kader Posyandu.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bapak Muhammad Mujiburrakhman, S.STP, M.Si. Dalam sambutan pembukanya, beliau menekankan bahwa Posyandu kini tidak lagi sekadar tempat penimbangan balita, melainkan telah bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang krusial dalam pemenuhan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Posyandu memiliki posisi tawar yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Melalui integrasi 6 bidang SPM—yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial—kita ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh warga di tingkat desa," ujar Kadis PMD dalam arahannya.

Setelah sesi pembukaan, agenda langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi inti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha (PMPU) Dinas PMD. Dalam paparannya, beliau mengupas tuntas teknis pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta bagaimana mengintegrasikan perencanaan anggaran desa untuk mendukung operasionalisasi Posyandu yang berbasis SPM.

Diskusi berlangsung dinamis, mengingat peran pendamping (TAPM, PD, dan PLD) bersama Perangkat Desa sangat menentukan dalam mengawal kebijakan ini agar dapat dieksekusi secara nyata di lapangan. Di sisi lain, para Kader Posyandu yang hadir juga mendapatkan penguatan kapasitas mengenai tata cara pelaporan dan pelaksanaan layanan yang lebih terstruktur. 

Pelaksanaan Rakoor virtual ini diharapkan menjadi katalisator perubahan di tingkat akar rumput. Dengan pemahaman yang seragam antara birokrasi kabupaten, tenaga pendamping, pemerintah desa, dan kader teknis, implementasi 6 bidang SPM melalui Posyandu ditargetkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran lebih dari 240 peserta aktif ini menjadi bukti kuat adanya sinergi dan semangat yang sama untuk membawa kabupaten menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih maju, mandiri, dan responsif terhadap kebutuhan dasar warga. Editor : wahidinilmi

Akselerasi Kemandirian Desa: Pemkab Barito Kuala Serahkan Penghargaan Status Desa Mandiri 2025

MARABAHAN– Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) mempertegas komitmennya dalam penguatan tata kelola wilayah perdesaan. Hal ini ditandai dengan digelarnya acara Ekspose Hasil Pendataan Indeks Desa (ID) Tahun 2025 sekaligus pemberian penghargaan bagi desa-desa yang berhasil meraih predikat Desa Mandiri, bertempat di Aula Selidah, Kompleks Perkantoran Pemkab Batola.

Acara strategis ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala,
jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, para Camat, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten. Turut hadir sebagai garda terdepan pendampingan adalah para Koordinator Kecamatan (Korcam) dari wilayah Cerbon, Marabahan, dan Wanaraya.

Transformasi Menuju Kemandirian

Dalam paparan ekspose tersebut, Pemkab Batola merilis data signifikan terkait peningkatan strata desa berdasarkan indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Puncak acara ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para Kepala Desa yang berhasil membawa wilayahnya bertransformasi dari status Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Sekda dalam arahannya menyampaikan bahwa pencapaian status Mandiri merupakan indikator keberhasilan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi di tingkat desa.

Capaian Gemilang Kecamatan Wanaraya

Kecamatan Wanaraya menjadi salah satu sorotan utama dalam penganugerahan tahun ini. Sebanyak tiga desa di wilayah tersebut resmi menyandang status Desa Mandiri 2025, yakni:

 Desa Roham Raya

 Desa Tumih

 Desa Dwipasari

Keberhasilan ketiga desa ini dinilai sebagai buah dari konsistensi perangkat desa dan peran aktif para Pendamping Desa dalam mengawal validitas data serta realisasi program pembangunan tepat guna.

Sinergi Lintas Sektor

Hadirnya para Korcam dari Marabahan, Cerbon, dan Wanaraya menegaskan pentingnya fungsi koordinasi dalam struktur pendampingan desa. Data Indeks Desa yang diekspose hari ini diharapkan menjadi kompas bagi SOPD dalam menentukan arah intervensi pembangunan pada tahun anggaran mendatang.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap prestasi yang diraih oleh desa-desa mandiri baru tersebut dapat menjadi pemantik bagi desa lain untuk terus berinovasi dalam mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat Bumi Ije Jela.

Editor : wahidinilmi