Akselerasi Kemandirian Desa: Pemkab Barito Kuala Serahkan Penghargaan Status Desa Mandiri 2025

MARABAHAN– Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) mempertegas komitmennya dalam penguatan tata kelola wilayah perdesaan. Hal ini ditandai dengan digelarnya acara Ekspose Hasil Pendataan Indeks Desa (ID) Tahun 2025 sekaligus pemberian penghargaan bagi desa-desa yang berhasil meraih predikat Desa Mandiri, bertempat di Aula Selidah, Kompleks Perkantoran Pemkab Batola.

Acara strategis ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala,
jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, para Camat, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten. Turut hadir sebagai garda terdepan pendampingan adalah para Koordinator Kecamatan (Korcam) dari wilayah Cerbon, Marabahan, dan Wanaraya.

Transformasi Menuju Kemandirian

Dalam paparan ekspose tersebut, Pemkab Batola merilis data signifikan terkait peningkatan strata desa berdasarkan indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Puncak acara ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para Kepala Desa yang berhasil membawa wilayahnya bertransformasi dari status Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Sekda dalam arahannya menyampaikan bahwa pencapaian status Mandiri merupakan indikator keberhasilan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi di tingkat desa.

Capaian Gemilang Kecamatan Wanaraya

Kecamatan Wanaraya menjadi salah satu sorotan utama dalam penganugerahan tahun ini. Sebanyak tiga desa di wilayah tersebut resmi menyandang status Desa Mandiri 2025, yakni:

 Desa Roham Raya

 Desa Tumih

 Desa Dwipasari

Keberhasilan ketiga desa ini dinilai sebagai buah dari konsistensi perangkat desa dan peran aktif para Pendamping Desa dalam mengawal validitas data serta realisasi program pembangunan tepat guna.

Sinergi Lintas Sektor

Hadirnya para Korcam dari Marabahan, Cerbon, dan Wanaraya menegaskan pentingnya fungsi koordinasi dalam struktur pendampingan desa. Data Indeks Desa yang diekspose hari ini diharapkan menjadi kompas bagi SOPD dalam menentukan arah intervensi pembangunan pada tahun anggaran mendatang.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap prestasi yang diraih oleh desa-desa mandiri baru tersebut dapat menjadi pemantik bagi desa lain untuk terus berinovasi dalam mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat Bumi Ije Jela.

Editor : wahidinilmi

Waringin Kencana News : Wajah Baru Ekonomi Desa: Bapak Mujiburrahman Resmikan Pasar Tradisional Waringin Kencana

MARABAHAN – Semangat gotong royong dan optimisme ekonomi terpancar jelas di Desa Waringin Kencana. Hari ini, secara resmi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), Bapak Mujiburrahman, meresmikan operasional Pasar Tradisional Desa Waringin Kencana. Klik Kencana News

Sinergi Pemerintah Desa dan BUMDes: 50 Unit Kios Desa Waringin Kencana Resmi Beroperasi

WARINGIN KENCANA, WANARAYA – Sebuah langkah konkret dalam penguatan ekonomi lokal baru saja ditandai dengan peresmian Kios Pasar Desa Waringin Kencana, Senin (11/05). Kehadiran infrastruktur ekonomi ini diharapkan menjadi motor penggerak baru bagi kesejahteraan masyarakat desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMD, Muhammad Mujiburrakhman, S.STP, M.Si, beserta jajaran staf Dinas PMD. Turut hadir mendampingi, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten sekaligus PIC Pengembangan Ekonomi Lokal, Supiani, Camat Wanaraya Arie Deny Wahyudi, S.STP. MAP serta jajaran Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Wanaraya.

Kolaborasi Anggaran Lintas Tahun

Pembangunan kompleks pasar ini merupakan buah dari perencanaan matang yang mengombinasikan berbagai sumber pendanaan secara berkelanjutan. Total 50 unit kios yang diresmikan hari ini berasal dari akumulasi Dana Desa 2025 dan 2026:

• Dana Desa (DD) 2025: 30 Unit

• Dana Desa (DD) 2026: 10 Unit

• Laba Usaha BUMDes: 10 Unit

Integrasi anggaran antara Dana Desa dan modal mandiri BUMDes menunjukkan kemandirian fiskal desa yang mulai tumbuh, di mana desa tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat, tetapi juga mampu mengalokasikan laba usaha untuk pembangunan fisik.

Tata Kelola Mandiri Berbasis BUMDes

Dalam sambutannya, Muhammad Mujiburrakhman memberikan apresiasi atas skema pengelolaan pasar yang diserahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini dinilai sebagai langkah tepat untuk memastikan aset desa dikelola secara profesional dan transparan.

"Aset yang dibangun dengan uang rakyat harus kembali manfaatnya kepada rakyat. Pengelolaan melalui BUMDes adalah kunci agar pasar ini terjaga keberlanjutannya," ujar Kepala Dinas PMD.

Salah satu poin menarik dari kebijakan desa adalah penetapan biaya retribusi yang sangat terjangkau. Para pedagang hanya dikenakan retribusi sebesar Rp10.000 setiap hari pasar. Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh BUMDes untuk biaya perawatan sarana, kebersihan, dan pengembangan unit usaha lainnya.

Harapan Baru Ekonomi Lokal

Kehadiran 50 unit kios ini tidak hanya memberikan tempat layak bagi pedagang lokal untuk bertransaksi, tetapi juga menciptakan ekosistem pasar yang lebih tertata di Kecamatan Wanaraya. Dengan harga sewa/retribusi yang rendah, diharapkan inflasi di tingkat desa dapat ditekan dan daya beli masyarakat meningkat.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas PMD dan tamu undangan kemudian di tutup dengan Pembacaan Doa dan Potong Tumpeng serta makan Bersama. Editor : wahidinilmi